Home Tenaga Kerja HIMSATAKI BICARA TENTANG REGULATORY BURDEN

HIMSATAKI BICARA TENTANG REGULATORY BURDEN

199
0
SHARE
HIMSATAKI BICARA TENTANG REGULATORY BURDEN

Keterangan Gambar : Rapat Evaluasi

 mediaLABOUR.com  Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menggelar acara Evaluasi Kinerja Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesai (P3MI) dan Sosialiasi Peraturan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara yang dihadiri seluruh P3MI se-Indonesia ini berlangsung tiga hari sejak Minggu, 8 Nopember sampai dengan Selasa, 10 Nopember 2020.

Menteri Ketenagakerjaan Dr. Ida Fauziyah dalam sambutannya menyinggung UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menteri menyatakan UU Cipta Kerja bertujuan mengatasi tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit utamanya menyangkut perizinan dan investasi. Terkait perizinan P3MI, Menteri menyampaikan bahwa pengurusan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikenal sebagai OSS (Online Single Submission). SIP3MI ini, menteri Ida menambahkan, tidak lagi dikenakan pembatasan masa berlaku alias berlaku seumur hidup selama perusahaan masih aktif menempatkan pekerja migran. Dalam acara ini menteri juga memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) secara simbolis kepada tiga perusahaan yaitu PT Delta Rona Adiguna, PT Nayaka Kalyana, dan PT Bali Pesona Abadi.

Wakil Ketua Umum HIMSATAKI Ahmad Mulyadi sekaligus sebagai Direktur Utama PT Bali Pesona Abadi mewakili HIMSATAKI dalam acara ini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya kepada Menteri Ketenagakerjaan atas kemudahan perizinan bagi P3MI. Kemudahan perizinan akan mendorong mengeliatnya kembali dunia penempatan dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarganya.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Umum HIMSATAKI juga berbicara tentang regulatory burden atau beban peraturan. Di samping memberikan benefit, suatu regulasi pula memunculkan cost. Terkait regulasi menyangkut pelindungan pekerja migran di Indonesia, cost ini bukan hanya berada di pundak perusahaan akan tetapi juga di pundak pemerintah. Di sini antara lain adalah biaya pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Regulasi mengamanatkan bahwa beban ini ada di pundak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan ini bisa terlaksana sementara penempatan tidak bisa dibiarkan macet tanpa menimbulkkan dampak buruk terhadap harapan perbaikan kualitas hidup bagi  CPMI dan keluarganya. Wakil Ketua Umum HIMSATAKI berharap pemerintah memberikan solusi yang bersifat segera terkait biaya pelatihan ini.

Sementara itu, ketika dihubungi media Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Hardjadmo, SH berharap agar ada solusi yang kongkrit dari kegiatan ini. Usulan dan gagasan yang sudah di sampaikan secara tertulis dan resmi oleh HIMSATAKI kepada pemerintah kiranya dapat menjadi kebijakan dengan berfokus pada tujuh program besar dalam UU 18/2017 terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  Usulan tersebut menurut Ketua Umum HIMSATAKI berdasarkan pada pandangan bahwa proses dari hulu sampai ke hilir merupakan suatu mata rantai yang tidak terpisah dalam penempatan dan pelindungan PMI dengan cara pemerintah membentuk Tim Khusus untuk menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya tim ini diharapkan kebijakan Kemenaker, Kemenlu dan BP2MI bisa saling sinkron. HIMSATAKI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelindungan dan Penempatan PMI, pungkas Tegap Hardjadmo.

 Klik Sumber