Home Media PMI / TKI HIMSATAKI Menjawab Perlindungan PMI dan P3MI

HIMSATAKI Menjawab Perlindungan PMI dan P3MI

208
0
SHARE
HIMSATAKI Menjawab Perlindungan PMI dan P3MI

Keterangan Gambar : Ketua Umum HIMSATAKI Tegab Harjadmo dan Dirut PT Sentosa Karya Aditama Teguh Riyanto

 mediaLABOUR.com  Jakarta, Di sela-sela waktu libur Panjang, Ketua Umum HIMSATAKI Tegab Harjadmo menyempatkan diri melakukan wawancara mengenai keberangkatan Calon PMI dari Dua P3MI yang ditempatkan ke Taiwan dalam kondisi Positif COVID-19, yaitu sebagai berikut:

PMI an. SRIYANTI dari PT. Sentosa Karya Aditama melelui pemeriksaan Kesehatan sebelum keberangkatan di Sarkes Insani Medical Centre.
PMI an. ARNATI dari PT. Vita Melati Indonesia melalui pemeriksaan Kesehatan sebelum keberangkatan di Sarkes Assa’adah Medical Centre.

Dihubungi Jumat ( 30/10) tegab Hardjadmo menyatakan, benar, bahwa PT. Sentosa Karya Aditama merupakan salah satu Anggota HIMSATAKI, sekaligus mengkonfirmasi dan menepis informasi beberapa pihak yang menyatakan bahwa HIMSATAKI tidak memiliki Anggota, karena kriteria utama Perkumpulan adalah legalitas serta perijinan dari Kementrian Hukum dan HAM RI, dan HIMSATAKI telah mengatongi ijin sesuai KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA RI NOMOR AHU-0008697.AH.01.07.TAHUN 2020.

Ketua Umum HIMSATAKI justru menaruh perhatian kepada Perkumpulan sejenis apakah telah memilki Ijin sebagai asosiasi / perkumpulan, hal ini perlu ditidak lanjuti oleh Kemenaker RI dan BP2MI selaku regulator untuk memastikan bahwa asosiasi yang bernaung memiliki ijin sesuai ketentuan yang mengatur badan hukum Perkumpulan sebagaimana di tetapkan dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum ( Staatsblad 1870-64) dan Buku III Bab IX Kitab Undang Undang Perdata (KUH Perdata) serta Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahaan Badan Hukum dari Anggaran Dasar Perkumpulan.

BERKOORDINASI

Terkait musibah yang dialami oleh PMI an. SRIYANTI dari PT. Sentosa Karya Aditama, Ketua Umum HIMSATAKI menyatakan sangat prihatin dan HIMSATAKI akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak baik Kemnaker RI, BP2MI, KDEI Taiwan dan BPJS TK, dan Ketua Umum juga meminta kepada Bapak Teguh Riyanto selakuk Direktur Utama PT. Sentosa Karya Aditama yang juga selaku Pengurus di HIMSATAKI untuk dapat membantu menangani kasus Sdri. SRIYANTI serta untuk memenuhi Hak-hak dari PMI an. SRIYANTI, HIMSATAKI juga akan melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut karena berpotensi menjadi dampak negative dalam penampatan di kemudian hari.

Belajar dari permasalahan tersebut, Ketua Umum HIMSATAKI meminta kepada Pemerintah Khususnya Kemenaker dan BP2MI, dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya:

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru,
Surat Edaran Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 14 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Surat Edaran Kepala BP2MI No. 17 tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaksanaan Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Peraturan Kepala BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam 10 Jabatan yang rentan Bermasalah

Agar segara ditindaklanjuti dengan kebijakan turunan berupa Juknis (Petujuk Teknis) sebagai acuan implementasi teknis dari Kebijakan dimaksud, yang akan dilaksanakan oleh BP2MI sebagai pelaksana regulasi melalui koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga di antaranya Kemenaker RI, Kemenlu RI / Kementrian Perdagangan yg membawahi KDEI.

Menurut Ketua Umum HIMSATAKI Tegab Harjadmo, paling tidak ada Tiga Petunjuk Teknis yang perlu segera ditetapkan yaitu :

Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru bagi CPMI yang dilakukan secara sentralisasi, baik kepada CPMI yang sudah memiliki ID PMI maupun CPMI dengan 10 Jabatan yang dibebaskan pembiayaannya mulai 15 Januari 2021.
Hal ini untuk memastikan protocol Kesehatan dijalankan sebelum penempatan dan menghindari terjadinya kasus serupa sebagaimana terjadi kepada PMI an. SRIYANTI dan ARNATI
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan PMI untuk 10 Jabatan yang Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang pelaksanaannya akan dimulai tanggal 15 Januari 2021,
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penempatan PMI diluar 10 Jabatan yang akan dibebaskan pembiayaan Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pelaksanaan tanggal 15 Januari 2021.

OMNIBUS LAW PP PERLINDUNGAN PMI

Sebagai tambahan Ketua Umum HIMSATAKI mengusulkan agar Pemerintah tidak membuat terlalu banyak kebijakan yang kurang efektif dan sulit dilaksanakan, akan tetapi mengkaji Seluruh Undang Undang yang telah ada untuk dirangkum dan disusun dalam satu Kebijakan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Omnibus Low Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan semangat adalah agar Calon PMI/PMI dan Keluarganya MERDEKA sehingga secara langsung P3MI akan turut MERDEKA dan tidak selalu menjadi Tumpuan Kesalahan.

(Erwan)

 Klik Sumber